1. Islam tidak akan berjaya melalui jalan demokrasi, akan tetapi melalui proses Tashfiyah wat Tarbiyah.

2. Demokrasi itu syirik besar dari kacamata penetapan hukum, yakni karena memposisikan Allah dan syariat Nya sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan yang sama, dengan keinginan hawa nafsu manusia dan rumusan hukum buatannya. Sehingga seseorang dianggap boleh pilih.

*Ada perincian dalam masalah ini. Jika orang itu mengaku berdosa, terpaksa, tidak tahu atau tidak faham, karena uang-jabatan-popularitas, bermaksiat mengikuti hawa nafsu, karena adanya syubhat, dan yang semisal.

Namun dia ber-itiqod bahwa sebenarnya hukum Allah yang paling benar, paling tinggi, yang seharusnya wajib dia ikuti, dan hal hal yang semisal. Maka dia tidak terkena ancaman kafir dalam hal ini, dia hanya dipandang seorang muslim yang bermaksiat, fasiq, berdosa, atau yang mendapatkan udzur.

**Ini hanya berlaku bagi hukum hukum syariat Allah yang qoth’i dan shorih (tegas dan jelas). Adapun hukum hukum lain yang tidak diperinci oleh syariat, maka tidak mengapa dibicarakan dan diputuskan berdasarkan mashlahat madhorot.

3. Pemilu adalah bagian dan jalan dari demokrasi, namun dia tidak memiliki kedudukan sama dalam masalah menetapkan hukum. Kecuali dalam masalah memilih pemimpin Kafir.

4. Berpartisipasi untuk memilih lewat pemilu adalah termasuk cara mugholabah (yang saling berusaha mengalahkan). Yang mana pemilu ini tidak sesuai dengan syariat, karena menganggap suara orang pandai sama dengan orang bodoh, ulama sama dengan awam, dan orang kafir sama dengan orang muslim.

Walaupun caranya bertentangan dengan syariat, namun hasilnya diakui oleh syariat. Masalah mekanisme dan masalah de facto itu adalah dua hal yang berbeda.

5. Berpartisipasi dalam pemilu itu asalnya haram atau tidak boleh, kecuali hanya karena sekedar pertimbangan darurat, maslahat madhorot, atau memilih yang madhorot nya paling kecil.

Dan wajib untuk memahami bahwa Islam tidak akan berjaya melalui jalan demokrasi, akan tetapi melalui proses Tashfiyah wat Tarbiyah. Ini hanya masalah kepepet saja.

6. Pemimpin yang terpilih melalui pemilu adalah tetap dianggap ulil Amri de facto, jika dia adalah seorang Muslim.

Advertisements