Logical fallacy “black or white” atau “with me or against me” sebenarnya adalah logika serta manhaj Khowarij sejak dari dulu sampai sekarang.

Maka dari itu menjawab syubhat Khowarij “Tapi pemerintah Indonesia dan konstitusi nya, mengatakan bahwa Indonesia itu bukan negara Islam. Mengapa anda mengatakan Indonesia itu negara Islam?”

Kita jawab, “Pemerintahan Inggris, Amerika, Israel beserta konstitusi nya juga tidak pernah mengatakan mereka adalah negara Kafir. Maka mengapa anda mengatakan mereka negara Kafir?”

***
Logika seperti ini sebenarnya dianut oleh Khowarij tempoe doeloe, ketika mereka berkata mengenai Kholifah Ali yang menolak sebutan Amirul mukminin bagi dirinya.

Khowarij berkata, “Kalau kamu tidak mau menyebut dirimu Amirul Mukminin, berarti kamu Amirul Kafirin!”

Coba lihat dan perhatikan. Logikanya serupa bukan dengan Khowarij zaman sekarang dan pengikutnya?

Kalau Indonesia itu bukan negara Islam, maka berarti ya negara Kafir. Kan pemerintahan dan konstitusi nya sendiri bilang Indonesia bukan negara Islam.

***
Padahal masalah pemerintahan dan negara itu tidak sesimple dan sekaku itu dalam memahaminya.

Syariat dan sunnah lebih luwes dan flexible dalam memahaminya.

Misal, kita faham kan jika ada perjanjian antar negara dan antar pemimpin maka wajib untuk menyebutkan “IDENTITAS RESMI” dari fihak fihak yang menandatangani nya?

Sebab ini mengandung kekuatan hukum dan implikasi yang besar.

Ada sosok mulia yang melakukan “lebih ekstrem” ketika menandatangani kesepakatan resmi antar kekuasaan dan antar “negara” pada waktu itu.

Sikap beliau jauh lebih ekstrem dibandingkan dengan tidak menyebutkan identitas nya sebagai pemimpin resmi dari suatu negara Islam, yang dia sendiri harusnya mengatakan bahwa negara nya itu negara Islam.

(Karena jika tidak maka secara otomatis berarti negara nya adalah negara kafir, sesuai dengan logika dan manhaj Khowarij.)

Apa yang beliau lakukan lebih ekstrem dibandingkan tidak mau mengakui negaranya sebagai negara Islam. Beliau rela tidak menyebutkan dan melepaskan identitas resminya sebagai Rasul Allah, dalam posisinya ketika menyepakati perjanjian itu.

Padahal posisi “Rasulullah” itu Allah subhaanahu wa ta’aala sendiri yang memberikan, namun beliau rela melepaskan posisi itu sebagai identitas resmi orang yang menyepakati perjanjian Hudaibiyah.

Beliau menyuruh Ali agar menghapus perkataan Rasulullah dalam perjanjian, dan mengganti nya dengan Muhammad bin Abdillah sesuai dengan permintaan orang kafir musyrikin Quraisy.

****
Mana yang lebih tinggi kedudukannya, sekedar pernyataan resmi “Negara Islam atau bukan negara Islam”? Atau pernyataan resmi “Rasulullah atau bukan Rasulullah”?

Tentu saja jelas pernyataan resmi posisi sebagai Rasulullah. Ini posisi yang Allah subhaanahu wa ta’aala sebutkan sendiri dalam Al Qur’an.

Namun apakah kemudian Rasulullah kehilangan dan tidak diakui sebagai Rasul secara de facto, akan hal itu?

Tidak, beliau tetap Rasulullah. Dan demikianlah juga kondisi negara negara Islam termasuk Indonesia, yang konstitusi beserta pemimpinnya yang mengatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam.

Yang teranggap dalam syariat dan sunnah dalam hal ini adalah de facto nya saja. Yang lain lain boleh untuk kita berikan udzur.

Toh dalam perjanjian piagam Madinah (ini berbeda dengan perjanjian Hudaibiyah yang tadi kita sebutkan), Rasulullah juga tidak pernah menyebutkan Madinah sebagai negara Islam.

Tapi itu tidak menghalangi de facto hukum syariat dan sunnah, bahwa Madinah itu adalah negara Islam.

***
Maksud Khowarij dengan sikap “strict” nya masalah pendefinisian negara ini adalah :

Jika Indonesia bukan negara Islam, maka berarti boleh untuk melakukan perlawanan, menjatuhkan kehormatan pemerintah yang dzolim di depan rakyatnya.

Baik itu dengan cara mengembuskan berita berita hoax dan konspirasi di sosial media dan internet, ataupun berita yang bukan Hoax dan kedzoliman yang benar-benar dilakukan pemerintah. Sehingga rakyat menjadi benci dan tidak mau bersabar terhadap kedzoliman pemerintah.

Sehingga setelah rakyat membenci dan terprovokasi, maka mereka akan menyebarkan manhaj untuk melegalkan usaha usaha penumpahan darah, terjadinya kekacauan, dan hilangnya keamanan.

Inilah sebenarnya tujuan dari para Haroki, Takfiri, dan para pengikut Khowarij.

***
Syaikh Abdulmalik Ramadhani Al Jazairi hafidzahulloh, dalam jawaban beliau yang saya share di bawah ini.

Sebenarnya faham logika dan manhaj mana yang hendak digiring mengenai masalah pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Islam secara totalitas, dan mengganti sebagian hukumnya dengan hukum buatan manusia.

Beliau faham maksud dari perkataan “Bukan negara Islam” yang dimaksud oleh para Haroki, Takfiri, dan para pengikut Khowarij.

Maka dari itu beliau jelaskan bahwa ini tidak boleh difahami dengan cara logical fallacy “black or white”, sebagaimana yang diinginkan oleh para Haroki, Takfiri, dan para pengikut Khowarij itu.

Maka beliau terangkan dengan de facto yang ada guna memahami masalah ini. Yakni bahwa negara tersebut secara syariat dan sunnah tetap disebut sebagai negara Islam dengan perincian yang beliau jelaskan.

***
Bahkan jika kita mau merujuk ke penjelasan Syaikh Al Utsaimin rohimahulloh, penjelasan beliau sebenarnya lebih “ekstrem” dibandingkan penjelasan Syaikh Abdul Malik Ramadhani Al Jazairi hafidzahullah.

Syeikh Muhammad Sholeh al-Utsaimin rahimahullah berkata:

“Sebahagian manusia menyangka bahawa yang dimaksudkan dengan negara Islam itu adalah negara yang tertegak hukum-hukum syariah di dalamnya dan sangkaan ini sebenarnya adalah satu kejahilan. Maksud negara Islam ialah negara yang tertegak di dalamnya syiar-syiar Islam seperti solat, azan, puasa dan Eid.”

(Syarah Sahih Bukhari 625/2)

Akan tetapi, karena penjelasan Syaikh Abdulmalik Ramadhani Al Jazairi hafidzahulloh lebih spesifik dan detail mengenai negara Indonesia. Sedangkan penjelasan Syaikh Utsaimin rohimahulloh lebih global.

Maka kami memandang penjelasan Syaikh Abdul Malik Ramadhani Al Jazairi sejalan dengan Qoul Syaikh Utsaimin, dan kita jadikan pegangan dalam memahami sebagian hukum Indonesia yang masih belum murni 100% mengikuti syariat.

Sehingga jika dikatakan apakah Indonesia itu sesuai dengan “negara Islam yang Ideal”? Maka kita jawab, tidak. Indonesia adalah negara Islam yang tidak ideal.

Akan tetapi kita tetap menganggap nya sebagai negara Islam (walau tidak ideal), dan kita tetap wajib taat dalam hal yang ma’ruf kepada pemerintah nya sebagai Ulil Amri. Bersabar terhadap kedzoliman nya.

Tidak menghasung perlawanan dan Pemberontakan kepada pemerintah Islam yang dzolim, sebagaimana yang diinginkan oleh manhaj para Harokiyyun, Takfiri, dan para pengikut Khowarij.

Kita ikuti sunnah sunnah Rasulullah walau berat, demi menjaga darah dan agar keamanan tidak tercabut di negara para Muslimin ini.

—–
NB : jika ingin menshare tulisan kami juga, sebaiknya copy dulu tulisan intro kami. Terus tempel lagi tulisan tersebut ketika antum pencet tombol share.

Sebab jika tidak, tulisan kami tidak akan ikut ikut ter Share.

Namun ini optional saja

*****

FP Anti Syubhat :

Alhamdulillah

Admin FP Anti Syubhat mendapatkan kiriman yang berharga dari Al Akh Ahmad Anshori, Mahasiswa Universitas Islam Madinah, yang menanyakan langsung kepada Syaikh Abdul Malik ramadhani Al Jazairi hafidzahulloh mengenai masalah status hukum syariat negara Indonesia.

Berikut adalah kiriman beliau :

******

INDONESIA BUKAN NEGARA ISLAM ?
———

Kita tidak bisa memutlakkan begitu saja sebutan “bukan negara islam” terhadap negara Indonesia.

Mengapa demikian?

Karena hukum Indonesia menurut penilaianku seperti negara-negara Islam lainnya, selain Saudi Arabia.

Mereka berhukum dengan hukum yang hampir sama; undang-undang buatan manusia.

Akan tetapi kami hendak mengajak saudara sekalian untuk teliti dalam menggunakan istilah dan memahami suatu negara.

Diantara kekeliruan yang tersebar saat ini adalah menggenalisir begitu saja aturan yang berlaku di mayoritas negara Islam saat ini adalah hukum liberal atau bukan hukum Islam.

Bila anda katakan begitu saja hukum yang berlaku di Indonesia, Mesir, Aljazair adalah bukan hukum Islam, ini kurang tepat.

Adapun bila anda katakan mayoritas hukum negara adalah bukan hukum islam maka ini baru tepat.

Adapun menggenalisir begitu saja hukum negara bukan hukum Islam, ini keliru.

Mengapa?

Karena pernyataan seperti ini akan memunculkan persepsi bahwa pemimpin negeri tersebut adalah kafir dan negara tersebut adalah negara kafir harbi yang boleh diperangi.

Padahal pemimpinnya masih muslim, dia masih sholat, syahadat, puasa, memerintahkan tauhid di sekolah-sekolah melalui buku-buku kurikulum walau masih global, beriman pada 6 rukun iman; Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dst, memerintahkan kepada akhlak-akhlak islam, membangun masjid, berpuasa ramadhan, mengatur proses haji dengan sistem yang sangat profesional.

Ini semua sesungguhnya bagian dari Islam..!

Oleh karenanya kami menghimbau untuk lebih teliti dalam memandang dan menggunakan istilah.

Jangan terpengaruh dengan euforia perasaan kelompok-kelompok pergerakan yang mensifati begitu saja negara Islam dengan bukan Islam, disebabkan karena tidak berhukum dengan hukum Islam.

Lebih tepat kita katakan, negara-negara itu “tidak berhukum dengan hukum islam pada mayoritas keadaan (atau minoritas keadaan)”.

Adapun menggenalisir begitu saja istilah “bukan negara islam” ini tidak tepat. Ini maknanya negara tersebut adalah negara kafir harbi.

Tentu saja keliru.

Negara tersebut adalah negara Islam, namun ada kekurangan yang dalam penerapan hukum Islam.

Pemahaman ini hendaknya kita pahami dengan baik..

Karena kita dapati syiar-syiar islam tersebar di negara-negara tersebut dan negara tersebut ikut menyemarakkannya. Adapun terkait jika ada sesuatu yang tersembunyi, maka ini pembahasan lain. Yang menjadi rujukan penilaian adalah keadaan dzohir dari suatu negara.

Lebih tepatnya, seperti Indonesia, Maroko, Aljazair dll adalah negeri Islam, namun masih kurang dalam menerapkan syariat Islam.

Wallahua’lam bis showab.

((Faidah saat kunjungan ke kekediaman guru kami Syaikh Abdulmalik bin Ahmad Romadhoni al Jazairi -hafidzohullah-, pada hari Senin 19 Februari 2017, Madinah An Nabawiyyah.))

📚Akhukum: Ahmad Anshori

Rekaman tanya jawab langsung kepada Syaikh Abdul Malik ramadhani Al Jazairi hafidzahulloh dapat didengar di :

https://drive.google.com/…/0Bx_gQF8gz7hoUUhHd0hQUVdQW…/view…

Advertisements