Ditangkapnya PAK (Patrialis Akbar, demikian initial resmi versi KPK) ternyata menimbulkan polemik dan kejanggalan.

Kejanggalan nya adalah banyaknya media massa main stream yang menggoreng nya.

Padahal jika kita lihat situs resmi KPK, ada kanal sendiri di KPK yang me-reproduce berita dari media massa yang di “APPROVE” oleh KPK.

Kanal “Berita Media Massa” namanya

Lihat : https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub?limitstart=0

Jika kita lihat disana, up to 28 January 2017 Ini, tidak ada satu pun berita media massa yang di reproduce dan dimasukkan ke dalam situs resmi KPK.

Sekali lagi, tidak ada satu pun berita media massa yang di reproduce dan dimasukkan ke dalam situs resmi KPK.

Dengan kata lain opini, rumor, dan gorengan yang beredar di media massa main stream itu tidak ada satupun yang mendapatkan Approval dari KPK.

***
Disamping itu KPK memiliki kanal tersendiri, yang merupakan released press resmi dari KPK.

Kanal tersebut namanya kanal “Siaran Pers”

Lihat : https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers

***
Di kanal siaran pers itu diturunkan dua berita resmi mengenai penangkapan PAK.

Lihat :
https://www.kpk.go.id/…/3842-kpk-tetapkan-4-tersangka-dalam…#

https://www.kpk.go.id/…/3845-kpk-tahan-empat-tersangka-duga…

Kalau kita buka siaran pers resmi itu, sama sekali tidak ada berita :

“Patrialis Akbar ramai disebut ditangkap bersama dua orang wanita di sebuah hotel di Tamansari, Jakarta Barat.”

“Penangkapan Patrialis di sebuah kos mewah Gili Residence, Jalan Tamansari Raya nomor 60-62, Tamansari, Jakarta Barat.”

“Patrialis ditangkap KPK di lapangan golf di Rawamangun ”

Apalagi berita berita masalah gratifikasi seks, atau penangkapan beserta barang bukti sejumlah uang ketika ditangkap di tempat.

Berita ini jelas mengada ada dan “gorengan”

***
Sumber berita resmi KPK itu menyebutkan :

“Lalu, sekitar pukul 21.00, tim KPK mengamankan PAK di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat.”

“Tersangka PAK selaku Hakim Mahkamah Konstitusi diduga menerima hadiah atau janji dari BHR dan NGF, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait permohonan Uji Materiil Perkara Nomor 129/PUU-XII/2015 perihal Pengujian UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD Republik Indonesia 1945 di Mahkamah Konstitusi.”

Dari berita resmi itu sama sekali tidak ada masalah gratifikasi seks, ditangkap di hotel mewah, ditangkap di kost mewah, ditangkap di lapangan golf, apalagi ditangkap sambil membawa sejumlah uang.

Maka dari itu ini hanyalah hoax gorengan media massa main stream demi kepentingan kepentingan tertentu.

Bahkan pers resmi KPK selalu ditambahi keterangan cara memperoleh informasi lebih lanjut di akhir tulisan nya dengan,

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Febri Diansyah
Juru Bicara
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300 | 0813 1485 9183
www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI

***
Kenapa media massa main stream kok menggoreng berita ini, dan berani berlawanan secara diametral dengan keterangan resmi KPK?

Jawabnya adalah selain oplah dan kepentingan kepentingan tertentu, media massa juga bisa bermain main di balik aturan jurnalistik yang dilindungi undang undang.

Apa itu maksudnya?

Media massa demi kepentingan melindungi nara sumber, boleh menyiarkan berita dari narasumber yang anonim.

Dari sinilah berita bisa digoreng dan dikembangkan untuk membangun opini masyarakat secara liar.

Bagaimana kalau yang diberitakan tidak terima dan menuntut somasi?

Hal itu gampang. Dengan berlindung di balik prinsip “cover from both sides”, fihak yang menuntut dan dirugikan tinggal diberikan hak jawab yang disiarkan juga di media yang sama.

Media kemudian tinggal menyertai dengan permintaan maaf. Beres.

Yang terpenting opini masyarakat sudah terbangun dulu. Masalah lain lain beres, bisa diatur belakangan.

***
Lalu apa sikap kita? Apakah opini harus dibalas opini? Apakah gorengan harus dibalas gorengan?

Al jawab kita fokus saja kepada masalah fakta, dan berdoa yang terbaik bagi pak Patrialis Akbar.

Jika beliau benar bersalah, maka semoga ini sebagai penggugur dosa beliau dan untuk menaikkan derajat beliau di sisi Allah.

Jika beliau didzolimi, maka semoga yang mendzolimi mendapatkan balasan yang setimpal atau semoga mendapat hidayah.

Jika ingin fight di depan hukum, maka mari fight di depan hukum. Dan kasus ini diharapkan tidak dimanfaatkan untuk mengalihkan opini masyarakat terhadap beberapa proses hukum yang sedang berjalan.

Terutama proses hukum berkaitan dengan kasus penistaan agama.

Sekali lagi, terutama proses hukum berkaitan dengan kasus penistaan agama.

***
Terakhir, kita juga berlindung dari para Harokiyyun dan Takfiriyyun yang ikut menggoreng kasus ini untuk menyelisihi manhaj Salaf Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam bermuamalah kepada pemerintah Islam yang dzolim.

Kita berlindung dari seruan seruan Perlawanan dan ajakan revolusi mereka. Kita mensyukuri nikmat keamanan yang ada di negeri ini, dan kita bersabar terhadap kedzoliman pemerintah sebagaimana perintah sunnah Rasulullah shalalloohu alaihi wa sallam.

Advertisements