Kafir mu’ahad (yang terikat perjanjian damai) seperti duta besar negara kafir itu, hanya berlaku jika ada perjanjian antara pemerintah Islam dan pemerintah kafir.

***
Orang yang konsisten dengan takfir nya, maka dia akan menganggap perjanjian itu tidak berlaku. Karena Turki yang konstitusi nya jelas menyebutkan sebagai negara Sekuler itu, dianggap sebagai negara kafir darul harb yang boleh diperangi.

Maka dia akan menyambut gembira kejadian ini.

***
Orang yang bermanhaj menyimpang terhadap pemerintah Islam namun tidak konsisten dengan takfir nya, maka dia akan menutup mata fakta bahwa Turki adalah negara Sekuler.

Dan mendukung pemerintah Turki, berkata bahwa itu adalah kafir Mu’ahd hanya dengan berdasarkan kecenderungan afiliasi manhaj nya saja. Bukan karena berpedoman kepada dalil.

Adapun negara yang tidak sesuai kecenderungan afiliasi manhaj nya, seperti misal Indonesia. Akan dianggap bukan pemerintahan Islam, boleh dilakukan pemberontakan, menghasut rakyat, dijatuhkan harkat martabat pemerintah di depan rakyat nya, dan dihina hina sepuas nya dengan berbagai macam berita konspirasi yang mereka hembuskan.

***
Orang yang bermanhaj lurus mengikuti Sunnah, maka dia akan tetap mengakui sebagai pemerintah Islam atau ulil Amri walau dzolim.

Wajib taat kepada pemerintah dalam hal yang ma’ruf, bersabar atas kedzoliman nya, dan menasehati pemerintah dengan cara yang sesuai sunnah hingga tidak menjatuhkan kedudukannya di tengah rakyatnya.

Maka dia akan menganggap perjanjian damai itu berlaku, duta besar itu dianggap kafir Mu’ahad, dan haram darahnya

Advertisements