2. Masalah qoul Syaikh Abdullah al-Atsari di footnote kitab beliau

a. Apa dalil dari perkataan beliau?

Metode pembahasan ini sebenarnya sama seperti ketika kita membahas qoul Syaikh Utsaimin sebelumnya. Yakni apa dalil dari perkataan beliau ini? Atau apakah perkataan beliau ini tidak berlawanan dengan dalil?

Apa maksud tidak berlawanan dengan dalil ?

Karena jika konsistensi perkataan beliau kita uji dengan apa yang terjadi pada zaman Kholifah Ali bin Abi Tholib yang tidak berhukum dengan hukum syariat, dan mengganti dengan selainnya, maka tentu perkataan Syaikh Abdullah Al-Atsari ini tentu gugur.

Kenapa?

Karena sepanjang pemerintahan Kholifah Ali bin Abi Tholib, beliau tidak pernah menegakkan hukum qishosh terhadap para pembunuh Kholifah Utsman bin Affan. Padahal beliau mampu untuk itu.

Bahkan hingga terjadi perang Shiffin dengan Gubernur Muawiyah rodhiyalloohu ‘anhu yang menuntut untuk ditegakkan hukum Qishosh atas pembunuh Utsman, beliau juga tetap tidak menegakkan hukum qishosh kepada para pembunuh Utsman.

Bahkan hingga terjadi peristiwa tahkim setelah sebelumnya beliau hampir memenangkan perang melawan Mu’awiyah, fihak Ali mempersyaratkan agar fihak Muawiyah tidak menuntut balas terhadap darah Utsman guna syarat akan Tahkim ini. Dan hal inipun akhirnya diterima oleh fihak Muawiyah. Hingga sampai zaman Kholifah mu’awiyah pun, para pembunuh Utsman tidak pernah ditegakkan hukum qishosh atasnya.

Dan Ijma’ para shahabat itu adalah dalil bagi kita.

Satu-satunya fihak yang menentang akan terjadinya peristiwa tahkim ini, yang menganggap orang-orang yang bertahkim itu baik dari fihak Ali ataupun fihak Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang menganggap mengganti hukum Allah dengan hukum buatan, yang ditentukan dengan cara tahkim itu. Yang kemudian mengkafirkan secara semena-mena serta mengobarkan pemberontakan, adalah fihak firqoh Khowarij yang tersesat.

Apakah kalau begitu, satu-satunya fihak yang benar dalam masalah seputar mengganti hukum Allah dengan hukum buatan dengan cara Tahkim itu, berarti hanya fihak Khowarij yang sesat itu? Tentu tidak.

Kalau begitu tentu perkataan Syaikh Abdullah Al-Atsari tidak boleh kita letakkan secara mutlak dalam aplikasi nyatanya. Harus kita dudukkan sesuai dengan duduk perkara yang sebenarnya, sebagai pemaparan teori awal. Sebagaimana ketika kita membahas qoul Syaikh Utsaimin yang sebelumnya.

Kalau begitu, bagaimanakah praktek nyatanya bagi kita dalam memahami perkataan Syaikh Abdullah Al-Atsari tersebut? Hal ini akan kita terangkan pada point berikut.

b. Darimanakah qoul itu sebenarnya berasal?

Kalau kita telusuri kitab-kitab aqidah dan manhaj para ulama Salaf, baik itu kitab Aqidah Ath-Thohawiyyah dan syarh-nya, Kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadits, Syarhus Sunnah, dan lain-lain; kita tidak temukan qoul salaf sebagai landasan dari perkataan Syaikh Abdullah Al-Atsari itu.

Dari penelaahan yang saya lakukan, saya justru menemukan asal perkataan Syaikh Abdullah Al-Atsari itu berasal dari kitab fiqh sebenarnya. Yakni dalam kitab fiqh Al-Ahkaamus Sulthooniyyah tulisan Imam Al-Mawardi. Perkataan Syaikh Abdullah Al-Atsari ini mirip dengan perkataan Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkaamus Sulthooniyyah.

Qoul ini sebenarnya digunakan juga dalam kitab-kitab fiqh syafi’iyyah dalam pembahasan masalah khilafah. Sehingga dalam kitab “Fiqh Islami” tulisan Al-Ustadz Sulaiman Rosyid, yang mana ini merupakan kitab fiqh Syafi’iyyah asli buatan Indonesia, di bab Kitaabul Khilafah kita akan menemukan perkataan yang serupa dengan qoul Syaikh Abdullah Al-Atsari itu.

Al-Ustadz Sulaiman Rosyid pun juga melandaskan tulisan dalam perkataan beliau itu, dengan merujuk kepada Al-Ahkaamus Sulthooniyyah tulisan Imam Al-Mawardi itu.

Setelah jelas bahwa qoul ternyata sebenarnya bukan berasal dari kitab-kitab aqidah dan manhaj dari para ulama Salaf yang klasik, melainkan berasal dari kitab fiqh klasik syafi’iyyah, maka mudah bagi kita untuk meletakkan duduk perkaranya.

c. Duduk perkara qoul Syaikh Abdullah Al-Atsari dalam tinjauan fiqh.

Berhubung ini adalah perkataan fiqh, maka penting bagi kita untuk menelusuri teori istinbath dan istidlal yang digunakan hingga mengeluarkan perkataan itu sebagai produk fiqh. Ini yang pertama.

Dan yang kedua, adalah apakah relevan produk fiqh yang disusun oleh teori itu diterapkan secara praktek nyata pada zaman sekarang ini? Kenapa? Karena hukum fiqh itu disusun berdasarkan qaidah “Al-Hukmu yadurru ma’a illatihi, wujudan wa adaman” (Hukum itu berkisar kepada ada atau tidaknya penyebab yang menyebabkan terjadi atau tidaknya hukum itu).

Sehingga kalau illat (penyebab) yang diterapkan pada kitab Al-Ahkaamus Sulthooniyyah itu tidak ada pada zaman kita, maka produk fiqh yang merupakan qoul yang di-reproduce oleh Syaikh Abdullah Al-Atsari itu juga tidak bisa diterapkan 100% relevansinya dengan hal yang memiliki illat (penyebab) yang berbeda. Terutama pada zaman kita sekarang ini.

Maka dari ini penting bagi kita untuk mengetahui bagaimanakah teori khilafah diangkat, sesuai dengan rujukan kitab Al-Ahkaamus Sulthooniyyah. Dan dalil yang melatar belakangi syarat yang disebutkan jika sang kholifah ternyata mengingkari syariat Allah Ta’ala, atau menggantinya, dan tidak mau berhukum dengan syariat-Nya serta berhukum dengan selainnya.

Sehingga Tidak ada (kewajiban) mendengar dan taat atas kaum Muslimin kepada mereka, karena mereka telah menyia-nyiakan tujuan kepemimpinan (imamah), yang mana atas dasar tujuan tersebut ia diangkat, berhak didengar, ditaati, dan tidak boleh dikudeta.

***
Imam Al-Mawardi menyebutkan dalam teori kepemimpinannya bahwa kholifah hanya dipilih dengan dua mekanisme, yakni berdasarkan wasiat kholifah yang sebelumnya sebagaimana penunjukan Umar oleh Abu Bakar. Dan berdasarkan keputusan dewan Ahlul Halli wal Aqdi yang memutuskan untuk mengangkat seorang kholifah, sebagaimana Utsman dipilih oleh dewan siding Ahlul Halli wal Aqdi yang ditunjuk Umar.

Imam Al-Mawardi sama sekali tidak menyebutkan teori pemilihan pemimpin dengan cara mugholabah (cara dengan saling mengalahkan), baik itu yang terangkat setelah melalui cara pemberontakan. Sebagaimana Ali yang diangkat oleh para pemberontak pembunuh Utsman sebagai Kholifah, sedangkan Ali berlepas tangan terhadap pemberontakan dan pembunuhan itu.

Atau yang dipilih dengan cara mugholabah (saling mengalahkan) dengan mekanisme demokrasi seperti sekarang ini.

Imam Al-Mawardi sama sekali tidak menerangkan masalah pemimpin yang dzu syaukah (yang memiliki kekuatan), yang menduduki kekuasaan dengan cara mugholabah.

Oleh karena itu duduk perkaranya sudah berbeda, atau illat-nya sudah berbeda.

Untuk menerangkan lebih luas masalah ini, silakan lihat tulisan kami : https://kautsaramru.wordpress.com/…/bagaimana-waliyul-amri…/

***
Karena illat-nya sudah berbeda, tentu hal yang melatarbelakangi perkataan baik itu Imam Al-Mawardi ataupun Syaikh Abdullah Al-Atsari itu tentu berbeda juga. Berikut akan kami terangkan perbedaannya.

Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Seorang muslim itu terikat kepada syarat yang telah disepakatinya, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dan berkata Tirmidzi : Hadist ini hasan shohih)

Para kholifah yang diangkat dengan cara wasiat kholifah sebelumnya, atau yang diangkat dengan pemilihan oleh dewan Ahlul Halli wal Aqdi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkaamus Sultoohiyyah terikat dengan syarat-syarat harus menerapkan syariat dan hukum-hukum Islam.

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah “Seorang Muslim itu terikat berada di atas syarat-syarat yang telah disepakatinya” tadi.

Atas hal itulah, maka jabatan kholifah itu terikat dengan seputar menerapkan syariat Islam dan hukum-hukumnya, serta tidak boleh menggantinya dengan hukum buatan. Jika syarat itu dilanggar, maka itu berarti dia melepaskan jabatannya karena dengan syarat itulah dia menjabat dan dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqdi ataupun kholifah sebelumnya.

Maka dari itu wajar jika Syaikh Abdullah Al-Atsari berkata,

“Para pemegang urusan (ulil amri) yang mengingkari syariat Allah Ta’ala, atau menggantinya, dan tidak mau berhukum dengan syariat-Nya serta berhukum dengan selainnya, maka ketaatan kaum Muslimin kepadanya telah lepas.

Tidak ada (kewajiban) mendengar dan taat atas kaum Muslimin kepada mereka, karena mereka telah menyia-nyiakan tujuan kepemimpinan (imamah), yang mana atas dasar tujuan tersebut ia diangkat, berhak didengar, ditaati, dan tidak boleh dikudeta.”

Ini adalah awal pemaparan teori Ideal terlebih dahulu.

Bahkan Imam Al-Mawardi sebenarnya lebih jauh lagi memperinci dengan mengatakan, bahwa yang berhak menurunkan kholifah itu adalah Ahlul Halli wal Aqdi yang telah mengangkatnya. Tentu saja jika kholifah tersebut telah dianggap melanggar syarat-syarat yang menyebabkan dia diangkat.

Namun hal ini belum menjawab bagaimana dengan perihal Kholifah Ali Bin Abi Tholib, sedangkan seluruh ulama Ahlus Sunnah sepakat untuk menganggap beliau sebagai kholifah yang sah?

Bagaimana juga dengan daulah Abbasiyyah yang bisa mengambil alih kekuasaan daulah ummayah dengan cara pemberontakan? Sedangkan seluruh Imam Madzhab yang 4 itu berada pada zaman daulah Abbasiyyah, dan mereka mensepakati keabsahan pemerintahan daulah Abbasiyyah.

Apalagi jika kita melihat para pemimpin pada zaman modern ini yang dipilih baik itu melalui cara demokrasi, ataupun kudeta militer. Mereka semua tidak diangkat sebagai penguasa dengan berdasarkan teori syarat dan mekanisme yang disebutkan oleh Imam Al Mawardi tadi.

Oleh karena itu, karena syarat nya tidak ada maka konsekuensinya juga tidak ada. Qoul yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dan Syaikh Abdullah Al-Atsari kurang tepat untuk diterapkan pada kebanyakan pemerintahan zaman sekarang, yang mana mereka diangkat dengan berdasarkan syarat dan illat yang berbeda.

Maka dari itu, saya pernah menulis secara sederhana masalah syarat minimal yang harus dimiliki oleh seorang Penguasa Muslim dan syarat kelengkapannya.

Lihat : https://kautsaramru.wordpress.com/…/ulil-amri-pemegang-kek…/

Coba bandingkan hal itu dengan qoul Syaikh Utsaimin selaku ulama kontemporer zaman sekarang, yang telah kami terangkan panjang lebar duduk perkaranya. Maka insya Allah antum akan memahami benang merah dan duduk perkaranya dengan mudah.

***
Semoga jawaban dan tulisan kami ini mudah untuk difahami. Baarokalloohu fiik.

Advertisements