Saya jelaskan jawabannya pake penjelasan bagian kedua, akan suatu pertanyaan yang pernah datang ke saya ya.

Saya kira itu sama sama saja dengan apa yang antum tanyakan. Sehingga saya tinggal copas dan modif dikit dikit saja dari jawaban saya yang sebelumnya.

****
Copas plus modif :

Baik sekarang masalah kitab al ahkaamus sulthooniyyah tulisan Imam Al Mawardi rohimahulloh dari Madzhab syafi’i

Sejauh yang pernah saya baca kitab itu, mabda atau pondasi dasar dalam memahami kitab itu tidak over simplified sehingga bisa dilakukan “cherry picking” seperti yang dilakukan oleh sang penulis itu.

Apa maksudnya tidak over simplified?

Sejak awal kitab itu, dijelaskan bahwa cara mengangkat Kholifah atau waliyyul Amr itu hanya dengan dua cara saja, yakni :
1. Berdasarkan wasiat dari Kholifah sebelumnya, sebagaimana ini adalah contoh dari Kholifah Abu Bakar ketika menunjuk Umar sebagai penggantinya.

2. Ditunjuk berdasarkan keputusan dewan forum Ahlul Halli wal Aqdi, sebagaimana yang dulu pernah dibentuk Umar hingga memutuskan diangkat nya Utsman daripada Ali.

Dan kemudian kitab Al Ahkaamus sulthooniyyah itu meneruskan masalah syarat syarat atau kriteria yang harus dijadikan panduan bagi sang Kholifah untuk menunjuk pejabat perangkat pemerintah nya.

Baik itu wazir, gubernur, panglima, dan lain lain.

Kenapa ini saya terangkan panjang lebar?

Karena pondasi pemahaman nya jauh beda dibandingkan gubernur atau jenis jenis pemimpin yang dipilih dengan cara demokrasi seperti sekarang ini.

Para pejabat yg ditunjuk Kholifah atau waliyyul Amri itu bisa diangkat dan diberhentikan pemerintah, kapan saja Kholifah mau.

Sedangkan pejabat yang dipilih rakyat dengan cara demokrasi sekarang ini, tidak bisa. Mereka punya masa jabatan dan tidak bisa diberhentikan kapan saja kita mau jika dia ternyata melanggar syariat.

Sekali lagi,
Para pejabat yg ditunjuk Kholifah atau waliyyul Amri itu bisa diangkat dan diberhentikan pemerintah, kapan saja Kholifah mau. Apalagi kalau ternyata dia fasiq, ataupun malah sampai meremehkan syariat.

Apakah dari sini kiranya sudah jelas dulu perbedaan “pondasi pemahaman nya” sebelum kita lanjutkan ke masalah perinciannya, yang dijadikan “cherry picking” untuk mengelabui itu?

***
Nah sekarang mari kita lanjutkan masalah syarat syarat atau kriteria wazir.

Wazir itu arti simple nya seperti menteri. Tapi maksudnya adalah pembantu yang diberikan kewenangan, karena dia mempunyai keahlian.

Sejauh yang saya tau, kitab Al Ahkaamus sulthooniyyah itu membagi wazir menjadi dua. Yakni kalau bahasa kita itu membagi dua antara pejabat struktural dan pejabat fungsional.

Dan Key point itu lagi lagi, kedua duanya itu ditunjuk oleh Kholifah. Dan kapan saja sekiranya menyimpang atau kurang cocok atau ada pertimbangan lain, boleh diberhentikan sewaktu waktu oleh Kholifah.

Nah adapun pejabat fungsional atau boleh kita katakan sebagai pejabat technical, sebagai orang yang mempunyai keahlian tertentu, boleh diangkat dari kafir dzimmi (orang kafir yang dilindungi karena membayar pajak perlindungan)

Bukan untuk pejabat struktural ataupun pejabat administratif atau apapun itu istilah nya zaman sekarang, yang merupakan waziirut tafwidh.

Pejabat struktural harus muslim.

Pejabat fungsional atau waziirut tanfidz hanya diangkat karena tidak ada kaum muslimin yang memiliki keahlian itu. Sedangkan keahlian itu perlu bagi kemashlahatan masyarakat.

Adapun kalau ada kaum muslimin yang memiliki keahlian itu, maka harus didahulukan yang muslim atau dilihat mashlahat madhorot nya saja.

Tapi yang jelas dia tidak memiliki wewenang pemerintah, keuangan, apalagi koordinasi militer. Karena dia hanya pejabat fungsional saja.

Nah hal ini jauh berbeda dengan yang dimaksud kan dengan pejabat pemerintahan yang dipilih dengan cara demokrasi sekarang ini.

Mereka jelas punya kekuasaan pemerintahan, bisa “cawe-cawe” dalam perkara urusan agama kaum muslimin, menguasai masalah keuangan atau budget, dan bahkan menguasai koordinasi kekuatan militer juga.

Sehingga menyamakan akan hal itu atas nama kitab al ahkaamus sulthooniyyah, maka itu hal yang tidak benar dan “not Apple to apple”

****
Kalau boleh saya misalkan dengan kasus cara pemahaman yang tepat akan kitab Al Ahkaamus sulthooniyyah itu adalah seperti dulu yang dilakukan Saudi dalam masalah renovasi kota ataupun masjidil haram dan masjid Nabawi.

Mereka menyewa tenaga ahli kafir dari luar negeri yang diberikan kewenangan technical akan hal ini.

Adapun setelah pekerjaan selesai ataupun ada kontraktor Islam yang juga mempunyai keahlian yang semisal, maka tenaga keahlian mereka tidak diperlukan lagi.

Nah kalau kasusnya hanya seperti ini saja maka tidak mengapa.

Hal ini tidak akan memengaruhi pemerintah, agama, keuangan negara, dan kekuatan militer kaum muslimin.

Demikianlah penjelasan saya akan hal ini. Semoga bisa membantu. Walloohu A’lam

Advertisements