Sekedar mengajak “piknik muwazanah” dan memahami “udzur sejarah” dari dasar negara atau konstitusi negara kita, yang diperjuangkan oleh para pendahulu pejuang Islam kita dalam “jihad konstitusi” mereka itu.

Udzur Konstitusi Negara Kita

Yang, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pendahulu pejuang konstitusi Islam kita, sepertinya terlalu kompromistis dan terlalu fleksibel hasilnya.

Jika konstitusi ini dipergunakan untuk memperjuangkan “sekularisme”, maka hal itu bisa dilakukan. Walau tidak pernah ada kata “sekularisme” di konstitusi kita.

Jika dipergunakan untuk memperjuangkan Islam, maka hal ini juga bisa. Walau tidak pernah tertera kata “Islam” di konstitusi kita kecuali di piagam Jakarta, dan demikian juga kata “negara Islam”. Akan tetapi hal ini jelas bisa dilakukan.

Terlebih lagi tersebut kata “Allah” dalam preambule (pembukaan) konstitusi kita, dan juga kata kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam badan konstitusi kita.

Mau digunakan untuk memperjuangkan “Demokrasi” juga bisa, walau tidak pernah disebut kata kata “Demokrasi” dalam konstitusi negara kita. Adanya hanya kata “permusyawaratan perwakilan”.

Intinya dari “tawaran informasi” ini adalah agar jangan terburu buru untuk mengkafirkan berdasarkan konstitusi negara kita ini, karena walau begitu inilah hasil perjuangan kompromistis dari para pendahulu Islam kita.

Juga tidak ada maksud untuk menghasung agar mempergunakan konstitusi kita yang “kurang kokoh”, untuk memperjuangkan sekularisme dan demokrasi. Walaupun celah yang “kurang kokoh” ini jujur sering dimanfaatkan oleh mereka.

Kondisi konstitusi kita memang sepertinya memberikan peluang hidup agar masing masing faham itu bisa saling berkompetisi satu sama lain, walau atas nama jargon hidup rukun bersama demi persatuan dan kesatuan.

Kondisi yang tidak mengenakan dan yang kadang bisa naik bisa turun sebagai konsekuensi dari kesepakatan konstitusi ini, mungkin sama seperti kondisi yang tidak mengenakan dan berat sebelah dari perjanjian hudaibiyah yang dilakukan oleh rasulullah.

Apakah perjanjian hudaibiyah ini adalah dasar dalil dari “ijtihad” dari para pendahulu kita? Walloohu A’lam, saya tidak tahu.

*****
Dan hendaklah memahami bahwa yang namanya fatwa itu berubah sesuai sikon, waktu, dan zaman.

Menyampaikan fatwa bahwa jika tidak menegakkan hukum Islam secara kaffah (ingat secara kaffah lho ya, bukan parsial, atau sebagian besar) maka berarti ulil Amri itu telah melepaskan hak nya untuk ditaati rakyatnya, dalam kerangka “Indonesianis”. Maka hal ini dipandang kurang memahami udzur sikon, waktu, dan zaman. Kurang tepat dan kurang bijak.

Bukankah Kholifah Ali juga tidak menegakkan hukum syariat Qishosh kepada para pembunuh Kholifah Utsman, karena adanya udzur?

Namun beliau tetap dianggap sebagai Kholifah dan tetap wajib ditaati dalam hal yang ma’ruf, kecuali oleh para khowarij yang tidak sepakat akan hal ini.

Demikian juga Kholifah Hasan bin Ali sepeninggal beliau. Juga tidak menegakkan syariat Islam Qishosh kepada para pembunuh Utsman.

Namun beliau tetap dianggap sebagai Kholifah dan tetap wajib ditaati dalam hal yang ma’ruf, kecuali oleh para khowarij yang tidak sepakat akan hal ini.

Demikian juga Kholifah Muawiyah bin Abi Sufyan setelah diserahkan jabatan kekholifahan oleh Kholifah Hasan bin Ali.

Beliau juga tidak menegakkan syariat Islam Qishosh kepada para pembunuh Utsman, padahal beliau sebelumnya sangat menuntut nya hingga terjadi perang Shiffin.

Ini karena adanya syarat dari perjanjian damai dan penyerahan jabatan Kholifah oleh Hasan bin Ali, agar tidak menuntut siapapun dari orang orang Madinah, Hijaz, dan Iraq atas sesuatu.

Padahal kita tahu bahwa para pembunuh Utsman berasal dari salah satu daerah itu.

Dan fakta bahwa Kholifah Muawiyah tidak menegakkan syariat Islam Qishosh terhadap pembunuh Utsman ini tidak bisa dianggap remeh.

Jika sebelumnya syariat islam tidak ditegakkan karena udzur, sekarang syariat islam tidak ditegakkan karena adanya syarat perjanjian.

Namun beliau tetap dianggap sebagai Kholifah dan tetap wajib ditaati dalam hal yang ma’ruf, kecuali oleh para khowarij yang tidak sepakat akan hal ini.

Adapun jika kita kembali kepada fatwa yang lebih “Indonesianis”, terdapat para ulama syafi’iyyah yang memberikan gelar keabsahan kepada pemerintah Indonesia dengan gelar “Waliyyul Amri Adh Dhoruri bisy Syaukah”

Dan mereka jelas lebih mengetahui kondisi Indonesia ini yang tidak menegakkan hukum syariat Islam secara kaffah, akan tetapi sebagian besar syariat Islam yang utama tetap bisa ditegakkan di Indonesia.

Walau begitu, gelar waliyyul amri tetap diberikan, dan wajib untuk taat yang ma’ruf kepada ulil Amri tersebut.

****
Selain dari dua buku yang merupakan buku tesis dan disertasi dari penulis yang sama. Sebenarnya saya juga ingin mengajak piknik ke buku disertasi “Piagam Jakarta 22 Juni 1945″dari Endang Saifuddin Anshori (dari PERSIS), dan juga buku disertasi ” Politik Belah Bambu ” mengenai orde lama zaman konstitusi terbentuk tulisan dari Achmad Syafi’i Ma’arif (Muhammadiyyah, akan tetapi sayangnya beliau sekarang tampaknya lebih cenderung ke liberal pluralis)

Namun entah kenapa, saya kok nggak bisa menemukan kedua buku saya yang itu. Mungkin kedua buku berharga saya itu hilang ketika pindahan rumah orang tua saya… Hiks.. Hiks…

Advertisements