Sebelumnya menginjak ke pembahasan pengertian “bai’at” dan “mati jahiliyyah” yang tersebut dalam hadits yang terdahulu, kita terangkan dulu pokok-pokok pemahaman yang harus kita fahami terlebih dahulu.

Pokok-pokok yang dimaksud adalah :

1. Hadits-hadits itu dimaksudkan untuk masalah kepemimpinan umum atau pemerintahan yang menaungi kaum muslimin. Bukan untuk jama’ah-jama’ah organisasi Islam.

Disinilah mengapa lafal jama’ah dalam hadits itu menggunakan lafal “Al-Jama’ah” (الجماعة ) dengan adanya “alif lam” yang bemaksud definitive dan specific. Pengertian ini khusus untuk lafal “Al-Jama’ah” (الجماعة ) dalam topic pembicaraan hadits ini.

Ini karena ada hadits lain yang juga menggunakan lafal “Al-Jama’ah” (الجماعة ), namun yang dimaksud adalah mengacu kepada pengertian “mengikuti kebenaran sesuai dengan yang Rasulullah dan para shahabat berada di atasnya”. Bukan “Al-Jama’ah” (الجماعة ) untuk masalah kepemimpinan umum atau pemerintahan yang menaungi kaum muslimin yang sedang kita bahas ini.

Pembahasan kita kali ini adalah “Al-Jama’ah” (الجماعة ) yang bermakna kepemimpinan umum atau pemerintahan yang menaungi kaum muslimin, bukan “Al-Jama’ah” (الجماعة ) yang mengacu kepada mengikuti kebenaran sesuai dengan yang Rasulullah dan para shahabat berada di atasnya. Keduanya memiliki pembahasan sendiri. Dan pembahasan “Al-Jama’ah” (الجماعة ) yang mengacu kepada mengikuti kebenaran sesuai dengan yang Rasulullah dan para shahabat berada di atasnya, sudah pernah saya bahas dalam tulisan yang lain.

Kembali kepada pembahasan “Al-Jama’ah” (الجماعة ) untuk masalah kepemimpinan umum atau pemerintahan yang menaungi kaum muslimin….

Dari sini kita bisa lihat mengapa hadits-hadits itu langsung dikaitkan dengan masalah bai’at. hal ini karena memang topic dari hadits itu adalah masalah pemerintahan, dan bai’at adalah salah satu cara untuk mengangkat pemimpin dari suatu pemerintahan.

Ini sesuai dengan contoh dari hadits rasulullah berikut ini,

إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

“Jika ada dua khalifah dibai’at, maka bunuhlah yang dibai’at terakhir”. [HR Muslim]

Coba kalau hadits bai’at ini diterapkan kepada berbagai macam jama’ah Islam yang ada sekarang ini. Maka manakah jama’ah yang benar dan sah yang boleh untuk di bai’at, sedangkan jumlah jama’ah banyak? Dan apakah jika sudah berbai’at kepada suatu jama’ah, maka apakah ini berarti kita harus membunuh orang yang berbai’at kepada jama’ah yang lain?

Tentu saja jawabnya “tidak” dan itu adalah pemahaman yang bathil !

2. Bai’at secara arti pokoknya adalah janji sumpah setia.

Adapun untuk pengertian secara resminya, baiat adalah janji sumpah setia untuk loyal kepada seseorang yang diangkat menjadi pemimpin pemerintahan (Baiat pengangkatan), dan sekaligus janji sumpah setia untuk ta’at kepada pemimpin pemerintahan itu dalam hal yang ma’ruf (Baiat dalam masalah ketaatan).

Cara untuk melakukan baiat adalah dengan cara berjabat tangan atau menyerahkan tangan kepada pemimpin, dan mengucapkan isi bai’at yang berisi dua topic utama :
a. Janji sumpah setia untuk mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin pemerintahan (Baiat pengangkatan)

b. Janji sumpah setia untuk ta’at kepada pemimpin pemerintahan itu dalam hal yang ma’ruf (Baiat dalam masalah ketaatan)

Redaksi bai’at bisa bervariasi, namun umumnya mencakup dua hal itu. Bai’at model ini lazim juga disebut sebagai bai’at Kubro. Seluruh hadits-hadits yang hendak kita bahas itu menyangkut mengenai bai’at Kubro kepada pemerintah.

Bai’at shughro atau bai’at amali tidak kita kaitkan dalam pembahasan hadits ini, karena bukan itu yang dikehendaki dari hadits tersebut.

Bai’at shughro atau bai’at amali itu sebenarnya hanyalah janji biasa saja, yakni janji atas nama Allah dalam perkara yang merupakan bagian yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Baik itu janji kepada diri sendiri, seperti halnya nadzar. Ataupun mengikat janji kepada orang lain atas nama Allah akan suatu hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan syarat, bai’at shughro atau bai’at amali ini tidak memiliki pengaruh atau konsekuensi terhadap bai’at dan ketaatan terhadap Ulil Amri atau pemerintah.

[Lihat perkataan Syaikh Manshur Hasan Salman hafidzahulloh ketika memberikan pengantar tahqiq terhadap tulisan Ibnu Taimiyyah rohimahulloh yang ada pada Majmu Fatawa (28/9-25), yang kemudian diberi judul oleh Syaikh Manshur Hasan Salman dengan “Nashihah Dzahabiyyah ilal jamaa’aatil islamiyyah” (Nasehat Emas Kepada Jama’ah-Jama’ah Islam)]

Syarat inilah yang kadang diselewengkan oleh jama’ah-jama’ah Islam, dan yang tidak difahami konsekuensinya oleh para pengikutnya / kadernya.

Ini terutama harokah Islam, yang memiliki manhaj pemberontakan ataupun pengkafiran terhadap pemerintahan Islam.

Mereka berdalih bahwa ini hanyalah bai’at amali saja, agar mengikat janji atas nama Allah untuk melakukan amalan bersama-sama dengan jama’ah organisasi, dengan cara ta’at dan patuh kepada organisasi. Ini lazim mereka sebut sebagai amal jama’i.

Akan tetapi pada kenyataannya bai’at amali pada zaman modern ini mengakibatkan :
a. Loyal dan ta’ashub kepada jama’ah yang diikutinya. Bersikap “sektarian” dalam memandang kaum muslimin yang lain.

Bersikap wala’ (loyal, cinta) dan baro’ (berlepas diri, membenci) terhadap ummat Islam yang lain, hanya berdasarkan arahan yang telah digariskan oleh jama’ahnya.

Bahkan jika pimpinan jama’ahnya dan panduan organisasinya memiliki penyimpangan dan kemunkaran, maka mereka akan tetap bertaqlid kepada pimpinan dan organisasinya, mencari-carikan takwil, dan membelanya membabi buta.

b. Bai’at ini memiliki pengaruh dan konsekuensi terhadap bai’at terhadap waliyul Amri/pemerintah, terutama bagi jama’ah yang memiliki manhaj pemberontakan ataupun pengkafiran terhadap pemerintahan Islam.

Baiat dan keloyalan terhadap jama’ah pada prakteknya menempati kedudukan yang lebih tinggi, dibandingkan bai’at dan ketaatan terhadap ulil amri dalam hal yang ma’ruf.

Dari dua hal di atas itulah maka hukumnya dikembalikan kepada qaidah fiqh “Al-umuur bi maqooshidihaa” (Setiap urusan itu dinilai dari maksudnya). Dan juga sikap para ulama setelah melihat fenomena itu umumnya bersikap :

a. Mengusulkan agar istilah “bai’at” itu diganti saja dengan istilah “al-ahd” atau “al-Aqd” (perjanjian), walaupun yang dimaksudkan adalah bai’at amali dan bukan bai’at Kubro. Hal ini sebagaimana sikap yang ditempuh oleh Syaikh ibn Baz rohimahulloh. [Lihat footnote nomer 3 dari “Nashihah Dzahabiyyah ilal jamaa’aatil islamiyyah” (Nasehat Emas Kepada Jama’ah-Jama’ah Islam) tulisan Syaikh Manshur Hasan Salman hafidzahulloh).

Ummat Islam umumnya faham jika digunakan istilah “perjanjian”, dan bagaimana kafarohnya (tebusannya) jika pada kenyataannya aplikasi perjanjian itu menyalahi syari’at dan harus keluar dari jama’ah tersebut karena kemunkaran manhaj-nya. Ini karena janji tersebut diucapkan atas nama Allah

Ummat Islam lebih faham istilah itu dibandingkan istilah bai’at, walaupun sebenarnya bai’at itu juga merupakan bagian dari janji dan sumpah. Ini karena jika digunakan istilah bai’at, ummat Islam hanya memahami sama seperti bai’at kepada pemerintah. Maka dari itu mereka sangat ta’at dan loyal kepada jama’ah, melebihi ta’at dan loyalnya mereka kepada pemerintah dalam hal yang ma’ruf.

Hal ini tampak terlihat ketika pemerintah memiliki sikap yang bertentangan dengan jama’ah, dalam hal-hal yang tidak diatur secara terperinci oleh syariat. Mengkritik pemerintah memang diperbolehkan, apalagi jika pemerintah memang bersikap dzolim dan mungkar. Akan tetapi melepas ketaatan terhadap pemerintah Islam tidaklah diperkenankan.

b. Mengingkari bolehnya bai’at kepada jama’ah-jama’ah Islam dan membawanya kepada pengertian bai’at kubro, yakni bai’at hanya ada untuk pemerintahan saja, dengan melihat praktek penyimpangan yang ada sesuai waqi’ (realita) yang mengatasnamakan bai’at amali. Sikap ini secara ushul fiqh disebut saddudz dzaroi (usaha preventif untuk menghalangi madhorot yang akan terjadi).

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidzahullah berkata:

“Bai’at tidak (boleh) diberikan kecuali kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin. Adapun aneka ragam bai’at yang diberikan kepada selain pemimpin kaum muslimin maka merupakan bai’at yang bid’ah.” (Fiqhus Siyasah Asy-Syar’iyyah, hal. 9-10)

Lajnah Daimah dalam Fatwa no. 16098 tanggal 5/7/1414 H menyebutkan :

Tidak boleh berbai’at, kecuali kepada penguasa kaum muslimin. Tidak boleh pula berbai’at kepada syaikh tharikat atau yang lainnya. Karena semua ini tidak datang dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kewajiban setiap muslim ialah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan syari’atNya tanpa terikat pada orang tertentu. Juga karena hal ini termasuk perbuatan orang Nasrani terhadap para pendeta mereka dan (demikian) itu tidak dikenal dalam Islam.

(Lajnah Daimah Lil Buhuts Al Ilmiyah Wal Ifta. Ketua: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz; Wakil Ketua: Abdurrazaq Al Afifi; Anggota: Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Abdullah bin Abdurrahman Al Gadayyan, Shalih bin Fauzan Al Fauzan dan Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh).

Syaikh Shalih Alu Asy Syaikh hafidzahulloh pernah ditanya,

Apakah dalil yang mendasari pembentukan jama’ah khusus? Kemudian, jika berdiri suatu jama’ah yang memusatkan perhatiannya pada pembatasan tertentu di tengah umat, apakah bisa dikatakan sebagai jama’ah khusus? Dan apakah kita boleh mengatakan, bahwa jama’ah-jama’ah ini saling melengkapi kegiatan satu sama lain?

Jawab
Yang pertama, merupakan prinsip bagi Ahlu Sunnah, bahwa dalam sebuah negara Islam tidak boleh berdiri satu jama’ah rahasia (gerakan bawah tanah, pent.) yang mempunyai target-target rahasia tertentu. Sebab hal ini akan merongrong kewibawaan imam (penguasa) yang sah.

Dari sisi lainnya, Ahlu Sunnah wal Jama’ah mengakui bolehnya berjama’ah dalam arti berkumpul. Yaitu berkumpul untuk berdakwah, berbuat baik, beramar ma’ruf nahi munkar dan memberikan petunjuk serta kebaikan.
Dalam berkumpul menurut cara yang disyari’atkan itu, bentuknya berupa kegiatan saling membantu dan tidak ada ikatan ketaatan. Di dalamnya ada keharmonisan, bukan instruksi; perintah maupun larangan. Di dalamnya ada nizham (tata tertib), bukan tanzhim (disiplin terstruktur). Inilah prinsip-prinsip dakwah setiap perkumpulan Ahlu Sunnah wal Jama’ah pada zaman dahulu maupun zaman sekarang.

Syaikhul Islam telah berbicara mengenai jama’ah dalam banyak tempat di kitab-kitabnya. Ternyata yang beliau maksudkan ialah berkumpul menurut cara yang disyari’atkan. Yaitu apabila pelaku-pelakunya saling membantu. Inilah yang telah dinyatakan dalam nash. Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz bersama sahabatnya ke Yaman, beliau bersabda kepada mereka berdua:“Saling bantu- membantulah kalian dan jangan saling berselisih.”

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di atas merupakan landasan bagi setiap orang yang berkumpul untuk melaksanakan dakwah. Yakni hendaknya saling membantu di antara mereka. Adapun ketaatan dalam arti, ‘pengikut mentaati atasannya laksana rakyat taat pada amir (pimpinan)’, maka dalam negara Islam hal ini tidak diperbolehkan. Sebab ia merupakan ketaatan khusus yang tidak berdasarkan nash. Nash hanya menjelaskan masalah keharusan taat dalam safar (bepergian), karena memang dibutuhkan untuk itu. Sedangkan dalam keadaan tidak bepergian, maka jika terdapat penguasa yang sah secara syar’i dan bai’at pun berlangsung padanya, maka tidak diperbolehkan ada ketaatan kepada lain pemimpin, selain kepadanya. Tetapi di sana bisa terjadi perkumpulan yang sifatnya saling membantu.

Begitu pula dari sisi tanzhim (disiplin terstruktur). Sesungguhnya bebarapa jama’ah berkumpul atas dasar tanzhim ini. Dan sebagaimana dapat dilihat, mereka berhujjah dalam karya-karyanya dengan perkataan-perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lain. Mereka sebenarnya tidak faham. Sebab Syaikhul Islam rahimahullah hanya menyebut-nyebut tentang nizham (tata tertib) serta yang dimaksudkan dengan nizham tersebut. Beliau tidak pernah menyebutkan soal tanzhim. Sebab tanzhim ini merupakan hal baru.

Tanzhim dalam arti membentuk seorang pemimpin yang ditaati bagi suatu golongan, sedangkan orang-orang yang ada di bawahnya mendapat segala instruksi, seperti halnya terjadi pada seorang imam. Maka ini jelas tidak boleh. Dan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menunjukkan hal yang demikian. Begitu pula perkataan para ulama lainnya.

Dengan demikian, sebagai penegasan dalam masalah ini, maka dibolehkan membentuk jama’ah dalam arti berkumpul untuk melakukan kebaikan dan memberi petunjuk. Kita dapat berkumpul dengan dua, tiga, empat atau sepuluh orang untuk saling menasihati, menjalin persaudaraan, membaca bersama, memberikan nasihat, pergi bersama-sama mengunjungi seseorang, berdakwah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi yang ada di antara kita adalah saling membantu, bukan terjerat dengan ikatan taat. Yang ada di antara kita adalah tata tertib kerja dan bukan tanzhim.

Inilah prinsip-prinsip dakwah yang sukses. Sedangkan prinsip-prinsip dakwah selainnya adalah dakwah-dakwah yang keluar dari sebutan Islam.”

[Syarh Masa’il Al Jahiliyah, ceramah Syaikh Shalih Alu Asy Syaikh, kaset nomor 5, side B, tentang syarah (penjelasan) yang ke tujuhbelas dan ke delapanbelas.]

Syaikh Al-Albani rahimahullah berkata:

أَمَّا مُبَايَعَةُ حِزْبٍ مِنَ الْأَحْزَابِ لِفَرْدٍ لِرَئِيسٍ لَهُ، أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْجَمَاعَاتِ لِرَئِيْسِهِمْ وَهَكَذَا، فَهَذَا فِي الْوَاقِعِ مِنَ الْبِدَعِ الْعَصْرِيِّةِ الَّتِي فَشَتْ فِي الزَّمَنِ الْحَاضِرِ، وَذَلِكَ بِلَا شَكٍّ مِمَّا يُثِيرُ فِتَنًا كَثِيرَةً جِدًّا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

“Adapun bai’at yang dilakukan satu kelompok bagi seseorang terhadap pemimpinnya, atau satu jamaah kepada pemimpinnya, dan yang semisalnya, pada hakikatnya termasuk bid’ah yang baru muncul pada masa kini. Tidak diragukan lagi bahwa ini dapat menimbulkan berbagai fitnah yang sangat banyak di kalangan kaum muslimin.” (Silsilah Al-Huda wan Nur, kaset no. 288)

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata :

الْبَيْعَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي بَعْضِ الْجَمَاعَاتِ بِيْعَةٌ شَاذَّةٌ مُنْكَرَةٌ، يَعْنِي أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ إِمَامَيْنِ وَسُلْطَانَيْنِ، الْإِمَامُ الْأَعْظَمِ الَّذِي هُوَ إِمَامٌ عَلَى جَمِيعِ الْبِلَادِ، وَالْإِمَامُ الَّذِي يُبَايِعُهُ وَتُفْضِي أَيْضًا إِلَى شَرٍّ لِلْخُرُوجِ عَلَى الْأَئِمَّةِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ سَفْكُ الدِّمَاءِ وَإِتْلَافُ الْأَمْوَالِ مَا لَا يَعْلَمُهُ بِهِ إِلَّا اللهُ

“Bai’at yang terdapat pada jamaah-jamaah merupakan bai’at yang ganjil dan mungkar. Di dalamnya terkandung makna bahwa seseorang menjadikan untuk dirinya dua imam dan dua penguasa, (pertama) imam tertinggi yang merupakan imam yang menguasai seluruh negeri, dan (kedua) imam yang dibai’atnya. Juga akan menjurus kepada kejahatan, dengan keluar dari ketaatan kepada para penguasa, yang dapat menyebabkan pertumpahan darah dan musnahnya harta benda, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (Silsilah Liqa’ Al-Bab Al-Maftuh, kaset no. 6, side B)

3. Bai’at adalah suatu cara yang lazim untuk mengangkat pemimpin pada zaman rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam, maka dari itulah redaksi hadits rasulullah dalam masalah mengangkat pemimpin umumnya memakai istilah bai’at.

Akan tetapi bai’at bukanlah satu-satunya cara untuk memilih pemimpin yang sah secara syariat. Cara-cara selain bai’at pun juga dianggap sah secara syariat dalam memilih pemimpin, asalkan secara de facto dia mempunyai kekuasaan dan memegang pemerintahan. Baik itu dia dapatkan secara syar’i ataupun didapatkan secara dzolim.

Hal ini dibuktikan dengan praktek nyata sebaga berikut :
a. Pada zaman rasulullah terdapat berbagai jenis pemerintahan dan kerajaan yang diakui keabsahan pemerintahannya oleh rasulullah, dan dikirimi surat dakwah beserta utusan dari rasulullah yang mengakui keabsahan pemerintahannya.

Sebagian pemerintahan itu ada yang menerima dakwah rasulullah dengan kemudian memeluk Islam, dan ada juga yang menolaknya. Akan tetapi semuanya diakui sebagai pemerintahan yang menguasai suatu wilayah yang sah.

Dan kepala pemerintahan yang menerima dakwah Islam dengan kemudian memeluk Islam pun, juga tidak diulangi lagi proses pengangkatan kepala pemerintahannya dengan cara menyuruh para rakyatnya untuk berbai’at.

Padahal bai’at itu adalah proses janji sumpah setia atas nama Allah, dan sesuatu yang mengatasnamakan Allah itu adalah hal yang penting. Akan tetapi faktanya kepemimpinannya tetap dianggap sah walau tidak dilakukan bai’at.

b. Umar bin Khoththob dipilih dan diangkat menjadi kholifah pengganti Abu Bakar dengan cara wasiat Abu Bakar, adapun proses bai’at mengikuti setelahnya.

Di sini “wasiatnya” yang menjadi alasan primer-nya, bukan bai’atnya. Baiat pada waktu itu hanyalah menjadi alasan sekunder.

Berbeda dengan waktu Abu Bakar menjadi kholifah, beliau dipilih secara aklamasi oleh para shahabat di saqifah bani Sa’idah, dan “Bai’at”nya lah yang menjadi alasan primer-nya untuk keabsahannya.

c. Ali bin Abi Tholib yang dipaksa diangkat oleh pemberontak pembunuh Utsman bin Affan untuk menjadi kholifah. Ali bersedia karena melihat mashlahat madhorot. Dan para shahabat utama yang lainnya pun juga dipaksa agar mau untuk berbaiat kepada Ali oleh para pemberontak.

Padahal bai’at zaman rasulullah selalu dilakukan berdasarkan keikhlasan dan tidak ada paksaan. Akan tetapi jenis bai’at yang menyalahi contoh rasulullah ini diakui keabsahannya.

d. Daulah Umayyah dan daulah Abbasiyyah yang mengangkat kholifah dengan cara alasan keturunan ala raja-raja sebagai alasan primer-nya, bukan bai’atnya. Adapun baiat pada waktu itu hanyalah menjadi alasan sekunder yang mengikuti setelah alasan keturunan.

e. Rasulullah menyebutkan dalam hadits shohihnya bahwa nanti akan ada para pemimpin yang tidak berpedoman kepada petunjuk rasulullah dan tidak melaksanakan sunnah rasulullah, yang mana tentu saja hadits umum ini juga termasuk dengan masalah mengangkat pemerintahan dan menjalankannya. Akan tetapi rasulullah mengakui keabsahan pemerintannya.

قال: ((يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطعْ)) (رواه مسلم: 3/1476 (1847)

Beliau berkata, “Akan datang pada suatu masa setelah aku para pemimpin yang tidak berpedoman kepada petunjukku, dan tidak melaksanakan sunnahku, dan akan berdiri di tengah-tengah mereka para lelaki yang hati mereka adalah hati syaitan yang terdapat dalam tubuh manusia.” Lalu Huzaifah berkata, “Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah, jika aku mendapati keadaan yang demikian?” “Dengar dan taatlah pada pemimpin, sekalipun ia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, maka tetaplah dengarkan dan patuhi perintahnya”. [Hr. Muslim]

Hadits ini juga memberikan bantahan kepada jama’ah-jama’ah Islam yang beralasan :
– Imam atau kholifah yang sah itu haruslah satu saja untuk seluruh ummat Islam, tidak boleh berbilang. Maka dari itu bai’at itu diberikan kepada Imam yang semacam ini, inilah Imam yang sah. Adapun banyaknya imam dan pemerintahan Islam di dunia modern sekarang ini semuanya tidak sah.

Hal ini kita bantah :
+ Bahwasanya lafal hadits ini menggunakan lafal aimmah (أئمة ) atau imam-imam, maka ini berarti jumlah imam atau pemerintah Islam itu tidak hanya satu, dan semuanya sah.

+ Ketika ada konflik antara Ali dan Mu’awiyah, maka penduduk Syam tetap tidak melepaskan baiat ketaatan mereka kepada Mu’awiyah walaupun sudah ada Ali sebagai pengganti kholifah Utsman yang sah. Hal ini karena ada syubhat dan kesalahfahaman. Sehingga pada waktu itu ada dua pemimpin Islam yang diakui dan dua-duanya sah. Demikian juga ketika masa pemerintahan Hasan sebagai pengganti Ali, yang masih ada pemerintahan Mu’awiyah waktu itu. Begitu juga ketika berdirinya daulah Abbasiyyah sebagai pemerintahan Islam independen dan juga sisa Daulah Umayah sebagai pemerintahan Islam independen. Semuanya sah dan diakui.

– Pemerintahan Islam yang wajib ditaati dan diberikan bai’at adalah yang menegakkan syariat Islam dan sholeh. Bukan pemerintahan dzolim yang enggan untuk menegakkan seluruh aturan syariat Islam dalam bernegara seperti sekarang ini dalam konstitusinya. Belum lagi mereka dipilih melalui mekanisme demokrasi yang tidak 100% sesuai dengan syariat Islam.

Hal ini kita bantah :
+ Hadits rasulullah di atas sudah lebih dari cukup untuk menerangkan hal ini. Yakni “Akan datang pada suatu masa setelah aku para pemimpin yang tidak berpedoman kepada petunjukku, dan tidak melaksanakan sunnahku, dan akan berdiri di tengah-tengah mereka para lelaki yang hati mereka adalah hati syaitan yang terdapat dalam tubuh manusia.”

Bukan berarti kita meridhoi akan pemerintahan yang seperti itu. Akan tetapi kita lebih meridhoi untuk mengikuti perintah Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam untuk bersabar dan tidak melepaskan ketaatan kepada pemerintah.

f. Syari’at memberikan aturan agar jika kita safar minimal berjumlah 3 orang, hendaknya kita mengangkat pemimpin dalam safar tersebut. Akan tetapi prosesnya tidak disebutkan harus dengan di-bai’at, dan pemimpin tersebut sah secara syariat.

إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَكُمْ.

“Jika tiga orang (keluar) untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai Amir (pemimpin).” [Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2609). Disha-hihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiihul Jaami’ (no. 763) dan Shahiih Sunan Abi Dawud (II/495) ]

4. Syariat membedakan hukum antara “proses mengangkat pemimpin” dan “hasil pemimpin yang terpilih”. Proses mengangkat pemimpin ada yang sesuai syariat dan ada juga yang dzolim menyalahi syariat.

Akan tetapi baik itu “proses” yang sesuai syariat ataupun yang menyalahi syariat, asalkan secara de facto “hasil pemimpin terpilih” adalah seorang yang diakui memiliki kekuasaan maka orang itu secara syariat diakui sebagai pemimpin yang sah.

Dalil untuk hal ini sudah banyak kita sebutkan pada point nomer 3 di atas.

-bersambung-

Advertisements